Pentingnya Data Iptek Di Indonesia, Bagaimana Meningkatkan Kualitas Dan Kebaruannya

Pentingnya Data Iptek Di Indonesia, Bagaimana Meningkatkan Kualitas Dan KebaruannyaI dati di Manajemen sangat penting per menyusun kebijakan berbasis bukti ilmiah. Rawpixel.com/Shutterstock

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mempertanyakan anggaran penelitian di sema kementerian dan lembaga yang totalnya hampir Rp25 triliun. Presiden menyebut selama ini anggaran penelitian tersebar di berbagai instansi, sehingga riset yang dikerjakan tidak maksimal. Penelitian yang dilakukan dianggap tidak fokus dan tidak sejalan con nome prioritas pemerintah.

Sebenarnya, menurut perhitungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) e Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) besaran anggaran yang benar-benar digunakan per kegiatan riset adalah Rp10,9 triliun. Sementara, anggaran yang digunakan per l'occasionale litbang seperti gaji pegawai mencapai 30,68%.

Ketiadaan data nasional yang akurat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi penyebab munculnya pertanyaan mengenai anggaran penelitian ini. I dati di Keberadaan includono il penting per merencanakan kebijakan inovasi. I dati sono tardivi per quanto riguarda la durata del penguinan kebijaksanaan secara menyeluruh dan terpadu.

Dati iptek yang akurat, konsisten, mutakhir, lengkap, dan terbuka merupakan prasyarat per menghasilkan kebijakan inovasi berbasis dati (elaborazione delle politiche basata sui dati) yang berkualitas di Indonesia. Absennya data yang berkualitas akan menghambat Riser Kementerian, Teknologi dan Pendidikan Tinggi si è esibito in una serie di canzoni dalmata in Indonesia.

Berbagai keisjakan inovasi juga berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna tanpa pengukuran yang tepat.

Terbatasnya data iptek nasional

Data iptek nasional memegang peranan penting dalam melihat posisi Indonesia di mata dunia. Dati seperti jumlah peneliti, anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan, dan jumlah publikasi ilmiah merupakan contoh dati yang digunakan per i tempi indeks globale seperti Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index, GCI) Dan Indeks Inovasi Global (Global Innovation Index, GII).

Artinya, dati iptek yang akurat dan mutakhir akan menghasilkan perhitungan indeks yang benar-benar menggambarkan kondisi Indonesia yang sebenarnya.


Ricevi le ultime novità da InnerSelf


Sayangnya, data iptek nasional yang dikutip di indeks-indeks tersebut masih merupakan dati yang belum mutakhir. Sebagai contoh, data rasio belanja penelitian e pengembangan terhadap Produk Domestik Bruto (Spese lorde per ricerca e sviluppo, GERD) Pada GII 2018 masih merupakan data pada 2013, yaitu sebesar 0,1%.

Padahal, pemerintah telah mengeluarkan data GERD 2016, yakni sebesar 0,25%. Sehingga, Indonesia, di indù, terstabondo tidak sesuai dengan kondisi terbaru.

Contoh lainnya, pada 2017 Kemenristekdikti mencatat bahwa publikasi ilmiah Indonesia (17.659 publikasi) berhasil mengungguli Thailand (15.200 publikasi).. Namun, dati pada GII 2018 menunjukkan hal yang sebaliknya.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa ketersediaan data iptek nasional saat ini masih terbatas dan belum menjadi rujukan global. Mengapa hal itu terjadi? Setidaknya ada lima penyebab masalah tersebut:

Pertama, masih banyak data iptek yang belum tersedia atau belum mutakhir. Sejumlah data nasional yang dibutuhkan untuk menghitung GII atau GCI seperti data pengeluaran di sektor swasta per kegiatan litbang ataupun data jumlah kerja sama strategis masih belum tersedia. Kalau pun ada, data yang ada masih belum mutakhir dan tidak diperbaharui secara berkala. Akibatnya, posizione Indonesia tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena berpatokan pada data usang.

Kedua, data tersebar di mana-mana dan belum terintegrasi satu sama lain. Saat ini, berbagai data iptek dan inovasi nasional masih tersebar di berbagai instansi dan unit kerja. Dampaknya, dibutuhkan waktu lama per berkoordinasi dan mengumpulkan data secara interno.

Ketiga, data ganda. Seringkali ditemukan kasus pengumpulan dati yang sama oleh dua atau lebih instansi yang berbeda. Hal ini menimbulkan kebingungan di tingkat nasional dan internasional tentang dati mana yang harus menjadi rujukan resmi dan akurasinya.

Keempat, dati sulit diakses oleh pihak eksternal. Hal ini bahkan dialami juga oleh Kemenristekdikti yang sebenarnya memiliki tanggung jawab di sektor iptek tapi kesulitan meminta data dari berbagai institusi penelitian terkait aktivitas dan luaran ipteknya. Kurangnya kepercayaan dan birokrasi yang berbelit menjadi faktor penghambat utama.

Kelima, tidak adanya standar dati yang baku antar instansi. Banyak data iptek yang masih dalam formato .pdf Atau .jpeg, formato di bukan dalam .csv atau .xls seperti standar data terbuka (dati aperti) sehingga tidak bisa langsung digunakan. Scegli, dati iptek yang dimiliki berbagai instansi memiliki unit analisis yang berbeda, sehingga harus diolah kembali.

Lalu apa solusinya?

Per menjawab kebutuhan terhadap dati iptek nasional yang berkualitas, lengkap, dan mutakhir, dibutuhkan suatu portal data terpadu pengelolaan data dan informasi iptek nasional. Portal ini dapat berisi berbagai dati iptek, dati seperti dati giornalieri manus iptek, dati anggaran e ipan, dati kelembagaan iptek, serta data luaran iptek.

Data iptek ini dikumpulkan dari berbagai sumber, mulai dari lembaga litbang pemerintah (pusat dan daerah), lembaga litbang industri, perguruan tinggi, hingga organisasi non pemerintah (LSM).

Portale ini dapat menjadi sumber informasi bagi penyelenggara iptek di Indonesia, terutama dalam menyusun kebijakan iptek dan inovasi nasional. Tidak hanya itu, dati del portale ini dapat membantu memetakan lanskap iptek di Indonesia secara utuh. Dengan demikian, pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai pencipta iklim kondusif bagi iptek dan inovasi di Indonesia.

Secara tidak langsung, portale ini juga membra masyarakat dapat beradisipasi dalam mengawasi pembangunan nasional di sektor iptek, termasuk memastikan bahwa anggaran penelitian yang diberikan pemerintah benar-benar berdampak positif bagi peningkatan daya saing bangsa. Siapa pun juga akan dapat melihat dengan mudah sejauh mana luaran riset yang dihasilkan telah sejalan con Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) atau prioritas-prioritas lainnya.

Portal ini dapat digakan per mencari siapa pelaku litbang lain yang memiliki fokus riset yang sama, sehingga membuka jalan per kolaborasi riset. Dengan demikian, potensi riset yang tumpang tindih antar instansi dapat dikurangi. Lebih jauh, portal ini juga dapat dimanfaatkan oleh litbang sebagai saran promati ke para pelaku bisnis sehingga dapat dikomersialisasikan secara massal.

Namun, dati del portale keeradaan ini saja tidak cukup. Dibutuhkan tata kelola data iptek nasional yang terpadu dan bersinergi antarlembaga karena peningkatan daya saing nasional merupakan upaya bersama lintas institusi. Kemenristekdikti akan berperan sebagai integrator data yang memanen (raccolta) dan memverifikasi data dari berbagai lembaga.

Mendesaknya landasan hukum

Per memastikan jalannya portal data iptek nasional, ada sejumlah landasan yang diperlukan.

Pertama, perlu ada regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan portal data iptek nasional.

Saat ini, pemerintah bersama DPR sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) sebagai revisi atas UU No. 18 Tahun 2002. Salah satu pasal yang diusulkan adalah pembentukan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, yang merupakan kumpulan data pokok penyelenggaraan iptek yang terintegrasi secara nasional.

Nantinya, pasal tersebut akan mengamanahkan pembuatan Peraturan Presiden tentang Sistem Informasi Iptek Nasional. Adigi regulasi ini memperkuat posisi dan kewenangan Kemenristekdikti dalam mengumpulkan dati iptek yang saat ini masih tersebar di berbagai institusi. Selain itu, sistem ini juga merupakan upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-government) di sektor riset dan teknologi, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.

Kedua, perlu ada sebuah forum yang melibatkan setiap aktor. Perlu dibentuk wali daya iptek, yang menjadi referensi tunggal keluar masuknya data iptek dari suatu lembaga. Selain itu, wali data iptek ini perluorkoordinasi secara rutin dengan lembaga-lembaga terkait dalam sebuah forum. Forum dati iptek nasional ini bisa belajar dari mekanisme tata kelola Satu Data Indonesia.

Ketiga, perlu ada mekanisme kontrol dan evaluasi. Kemenristekdikti dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara e Reformasi Birokrasi dapat bekerja sama menjadikan keaktifan pengumpulan dati iptek nasional sebagai salah satu base penilaian kinerja kementerian dan lembaga. Partisipasi instansi dalam mengumpulkan data iptek juga dapat menjadi pertimbangan pemberian berbagai insentif, seperti dana penelitian atau beasiswa bagi para peneliti di instansi tersebut.

Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing di tingkat global memerlukan analisis, valutasi produktivitas, dan perancangan kebijakan iptek dan inovasi yang menyeluruh. Seberapa jauh ketiga hal ini telah dan akan dilaksanakan hanya dapat diukur dari keberadaan data iptek dan inovasi nasional yang berintegritas, terpadu, dan terbuka. Dati del portale iptek nasional merupakan langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut.The Conversation

Tentang Penulis

Wirawan Agahari, Senior Research Associate, Centro per la politica e la governance dell'innovazione

Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.

enafarZH-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

segui InnerSelf su

facebook-icontwitter-iconrss-icon

Ricevi l'ultimo tramite e-mail

{Emailcloak = off}